Saturday, January 3, 2015

George Soros, Pria Yang Menghancurkan Poundsterling, Rupiah

George Soros, Pria Yang Menghancurkan Poundsterling, Rupiah.
Dicopy dari http://islamiyah.wordpress.com/2007/03/21/george-soros-pria-yang-menghancurkan-poundsterling-rupiah/


Soros dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam berspekulasi di bidang perdagangan mata uang. Pada tahun 1982, dalam waktu singkat Soros berhasil meraup keuntungan 1,2 milyar dolar dalam perdagangan mata uang Poundsterling. Akibatnya, sebagian perekonomian Inggris hancur. Iapun dijuluki sebagai “Pria Yang Menghancurkan Pound” (The Man Who Broke the Pound). Pada pertengahan tahun 1997, perekonomian negara-negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, dan Malaysia, tergoncang hebat karena secara tiba-tiba harga tukar dollar melonjak tinggi. Ribuan perusahaan bangkrut dan jutaan orang menjadi penganggur.

Meskipun banyak faktor yang menyebabkan krisis moneter ini, namun salah satu sebab utamanya adalah perilaku para spekulan valuta asing yang telah memborong dollar Amerika, lalu menjualnya dengan harga tinggi sehingga nilai mata uang negara-negara ASEAN itu terpuruk. Spekulan uang terbesar pada era krisis tersebut adalah George Soros.


Kebangkrutan berbagai industri di negara-negara ASEAN itu lalu dimanfaatkan oleh kapitalis Barat untuk membeli saham-saham di negara-negara tersebut dengan harga murah. Akibatnya, kini sebagian besar perusahaan penting di Indonesia adalah milik pengusaha asing. Pada tahun 2000, George Soros dilaporkan memiliki saham pada PT AGIS di Indonesia sebesar 10 persen dan beberapa perusahaan lainnya, termasuk Astra internasional.

Belakangan, untuk menghapus citra buruk dirinya, lewat jaringan yayasan yang dimilikinya, Soros berusaha menyisihkan sebagian kekayaan yang diperolehnya dari kegiatan spekulasi untuk membantu mengatasi dampak ‘kegagalan sistem pasar finansial global’ terhadap negara-negara miskin. Soros selalu menampilkan organisasi yang dipimpinnya itu sebagai organisasi yang melakukan aksi-aksi kemanusiaan di berbagai penjuru dunia. Soros juga melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia dan menyampaikan pidato-pidato berkenaan dengan demokrasi dan kebebasan. Menurut media massa Barat, Soros Foundation telah mengucurkan dana sebesar 4,2 milyar dolar untuk membantu fakir miskin di berbagai penjuru dunia.

Namun, bantuan itu tidak disalurkan lewat PBB dengan alasan bahwa Soros tidak mempercayai PBB. Karena itu, banyak pengamat politik yang meyakini bahwa langkah Soros Foundation untuk menyampaikan bantuannya secara langsung adalah untuk menyebarkan pengaruh dan infiltrasi di kawasan-kawasan yang diberi bantuan. Pada tahun 1997, seorang ilmuwan Bosnia mengungapkan bahwa di Bosnia, Soros dianggap sebagai pahlawan oleh sebagaian masyarakat negara muslim ini. Sebabnya adalah karena selama Perang Bosnia, Soros banyak mengucurkan bantuan finansial kepada rakyat Bosnia. Kemudian, setelah perang usai, Soros mendanai berbagai penerbitan media massa di negara itu. Media yang diterbitkan itu banyak memuat foto-foto amoral dan menyebarkan pemikiran kebebasan dan sekularisme.

Presiden Brazil, Lula da Silva, dalam KTT Ekonomi di Davos, Swiss, tahun lalu, mengatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan dunia, di antaranya lembaga keuangan milik Soros, merupakan penyebab krisis di negaranya. Presiden Brazil memang pantas marah terhadap Soros. Rakyat Brazil lainnya pun juga marah terhadap Soros karena kata-katanya yang menyinggung hati mereka dalam majalah Sao Paolo. Soros mengatakan,

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kepala negara-kepala negara di dunia ditentukan oleh AS. Dalam pemilu Brazil, kandidat yang menentang kebijakan kami, tidak boleh terpilih. Pada kenyataannya, bukanlah rakyat Brazil yang memberikan suara. Jika ada kandidat lain yang terpilih, Brazil akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang besar. AS kini bagaikan Roma pada zaman dulu, yang merupakan rezim satu-satunya yang berhak untuk bersuara.

Namun anehnya, meskipun berperan sebagai sumber krisis keuangan di berbagai negara dan berhasil mengeruk milyaran dollar dari krisis itu, Soros pun aktif menulis buku-buku ilmiah mengenai perekonomian dunia. Di sini ia menempatkan diri sebagai pengamat dan memberikan saran-saran mengenai bagaimana seharusnya perekonomian dunia diatur sehingga negara-negara bisa keluar dari krisis ekonomi. Salah satu buku karya Soros berjudul Krisis Kapitalisme Global‌. Di dalamnya, Soros berusaha menunjukkan bahwa kapitalisme global sedang mengalami ujian dan ancaman yang sangat berat. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius, suasana krisis akan akan menghantui perjalanan kapitalisme global. Dengan kata lain, meskipun sistem kapitalisme telah terbukti mengorbankan jutaan rakyat di dunia, namun Soros melalui bukunya ini berusaha terus menyebarkan sistem kapitalisme global yang memang terbukti telah membuat dirinya kaya raya.



Soros dan Krisis Moneter Asia

Beberapa bulan sebelum terjadinya krisis moneter 1997, seluruh dunia termasuk Bank Dunia dan IMF memuji-muji prestasi ekonomi Asia Timur, termasuk Indonesia. Bahkan ekonomi negeri ini disebut-sebut secara fundamental sehat dan kuat. Indonesia pun dijuluki sebagai “Macan Baru Asia” karena kemajuan pesatnya di bidang ekonomi. Namun ternyata, semua prestasi yang dibanggakan itu seperti tak ada artinya tatkala nilai tukar Rupiah, Ringgit, Bath, dll, terhadap Dolar AS jatuh terjerembab di bursa valas internasional. Efek dari jatuhnya mata uang negara-negara Asia Tenggara ini sangat luar biasa. Seperti kartu domino, mula-mula hanya berpengaruh terhadap sejumlah produk impor, tetapi kemudian menjalar ke berbagai sektor, melambungkan harga berbagai produk lokal, membangkrutkan ribuan perusahaan dan menganggurkan jutaan tenaga kerja.

Sebab awal terjadinya krisis ini memang jelas. Semua ini bermula dari permainan kotor yang dilakukan para spekulan mata uang internasional untuk menjatuhkan sejumlah mata uang di Asia. Salah satu spekulan yang bermodal kuat, dan karena itu paling berperan besar dalam terjadinya krisis ini, adalah George Soros melalui lembaga manajemen keuangan yang dimilikinya. Tak heran bila PM Malaysia saat itu, Mahatir Muhammad, menyatakan, George Soros harus bertanggung-jawab atas krisis moneter yang melanda beberapa negara Asia mulai kuartal kedua tahun 1997.‌

Selajutnya Mahatir menghubungkan globalisasi dengan krisis ini. Mahatir mengatakan, Setelah kita menerima globalisasi dan menerapkan kebebasan ekonomi di negara kita, ekonomi dan uang kita menjadi sasaran serangan kekuatan-kekuatan besar keuangan dunia dan orang-orang yang diuntungkan oleh sistem ini.‌ Mahatir menambahkan, Hasil 40 tahun kerja keras bangsa Malaysia lenyap hanya dalam beberapa pekan akibat pekerjaan beberapa orang dan tidak ada hukum internasional apapun yang bisa dipakai untuk menghadapi orang-orang seperti ini.‌

PM Mahathir menegaskan, “Berdagang uang adalah perbuatan yang tidak bermoral. “Kenyataan memang menunjukkan bahwa perdagangan mata uang atau valuta asing cenderung merugikan yang lemah. Para spekulan uang tidak ragu-ragu mengguncang stabilitas suatu negara demi kepentingan mereka sendiri. Dalam kasus moneter di Indonesia, pertengahan tahun 1997 adalah masa ketika pembayaran hutang perusahaan-perusaaan swasta jatuh tempo dengan jumlah sekitar 8 juta dollar. Belum lagi bila diperhitungkan utang BUMN yang juga jatuh tempo dan kewajiban pemerintah untuk membayar cicilan utang dan bunganya yang cukup besar, yaitu sekitar 6 miliar dolar. Artinya, pada masa itu, kebutuhan terhadap dollar meningkat. Pada saat itulah, para pedagang uang memborong dollar dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Akibatnya, ribuan perusahaan di Indonesia bangkrut, harga-harga melambung tinggi sehingga jumlah rakyat miskin meningkat tajam, dan pemerintah Indonesia kini terbebani hutang sebesar 1500 trilyun rupiah.

ETIKA BISNIS SOROS

Meskipun letak kesalahan tidak seratus persen berada di tangan Soros, karena jatuhnya nilai rupiah ini juga dipengaruhi oleh sistem devisa bebas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga membuka peluang bagi siapa saja untuk memperdagangkan valuta asing, namun etika bisnis yang dianut oleh Soros dan para pedagang valas lainnya patut dipertanyakan. Ketika Soros melakukan transaksi valas, dia sudah bisa memprediksikan kehancuran negara-negara Asia sebagai akibat dari transaksi itu. Namun, ia tetap melakukannya dan terjadilah krisis hebat yang menyengsarakan puluhan jutaan rakyat Asia Tenggara. Tak heran bila mantan PM Malaysia Mahatir Muhammad pernah menyatakan kecurigaannya bahwa krisis moneter yang menyapu Asia ini adalah sebuah ‌agenda Yahudi‌ karena kaum Yahudi, kata Mahathir, tidak senang bila melihat kaum Muslim bergerak maju.

Perdagangan valas yang dilakukan Soros telah memberi keuntungan kepadanya sebesar satu milyar dollar pertahun. Artinya, demi menambah jumlah uangnya, Soros dengan tega telah mengorbankan puluhan juta rakyat di berbagai negara. Menanggapi berbagai kecaman yang disampaikan terhadapnya, Soros menyatakan bahwa kesalahan terletak pada pemerintahan yang tidak transparan dan despotik di negara-negara Asia. Menurut Soros, pasar akan menentukan dirinya sendiri. Artinya, bisnis yang dia lakukan hanya semata-mata memenuhi peluang pasar. Padahal, pasar global sesungguhnya tidak bebas, melainkan diatur oleh para pemodal kelas kakap semacam Soros.

Sebagian pengamat ekonomi yang membela Soros mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soros adalah bisnis semata dan toh, Soros juga memberikan sebagian uangnya untuk membantu rakyat miskin di berbagai negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa Soros Foundation telah memberikan citra baik kepada Soros, sehingga bisa mengurangi berbagai kecaman yang dialamatkan kepada dirinya. Atas aktivitas yayasannya tersebut, Soros juga dijuluki sebagai filantropis atau orang yang mencurahkan perhatian, waktu, dan uangnya untuk menolong orang lain.

Namun, kegiatan Soros membantu rakyat miskin dengan bisnisnya di bidang perdagangan uang yang telah memiskinkan puluhan juta manusia, jelas merupakan sebuah paradoks. Sudah pasti ada tujuan tersendiri di balik bantuan-bantuan yang diberikan Soros melalui yayasan Soros Fundation-nya. Sebagaimana kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di Bosnia, Soros mendanai penerbitan media massa yang memuat foto-foto amoral dan menyebarkan pemikiran kebebasan dan sekularisme.

Soros dan Revolusi Beludru Georgia

Kawasan Kaukasus dan Asia Tengah merupakan kawasan yang menjadi pusat aktivitas Soros Foundation selama beberapa tahun terakhir. Aktivitas yayasan ini di Georgia menjadi pusat perhatian dunia sejak terjadinya transformasi politik di negara itu pada bulan November 2003. Krisis di Georgia berawal dari penyelenggaraan pemilihan anggota perlemen tanggal 2 November 2003. Dalam pemilu tersebut, pemerintah di bawah kepresidenan Eduard Shevardnadze dicurigai melakukan kecurangan, sehingga menimbulkan aksi demonstarsi besar-besaran. Demonstrasi besar yang dipimpin oleh Mikhail Saakashvili, ketua Partai Gerakan Nasional ini, akhirnya berhasil memaksa Presiden Shevardnadze mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 22 November 2003. Pergantian kekuasaan ini berjalan damai dan tidak ada korban jiwa, sehingga disebut sebagai Revolusi Beludru. Pada awal tahun 2004, kembali diadakan pemilu, dan Mikhail Saakashvili, terpilih sebagai presiden baru Georgia.

Setelah mengundurkan diri, Eduard Shevardnadze melakukan berbagai langkah untuk mengungkapkan peran Soros Foundation di balik krisis politik di negaranya itu. Menurut Shevardnadze, Soros telah mengucurkan dana beberapa juta dolar untuk mendukung aksi penyingkiran Shevardnadze dari jabatannya. Shevardnadze mengatakan, Saya tidak bisa menyebutkan negara-negara mana saja yang mendukung kerusuhan yang terjadi bulan November itu, namun bisa diyakini, kelompok-kelompok internasional semacam Soros Foundation merupakan pendukung dana dari aksi itu. Tujuan Soros Foundation adalah menciptakan situasi seperti di Yugoslavia, yang pada tahun 2000, gerakan-gerakan demonstrasi massa telah berhasil menyingkirkan Slobodan Milosevic dari jabatannya sebagai presiden.‌

Selain itu, Shevardnadze juga menuduh Richard Miles memiliki peran penting di balik penggulingan dirinya. Kecurigaan atas peran AS mulai tampak pada pembatalan kunjungan Collin Powell ke Georgia pada tanggal 16 Mei 2003. Pada musim panas 2003, Shevardnadze yang mulai mencurigai Richard Miles, meminta kepada Presiden Bush agar menarik pulang Dubes AS itu, namun permintaan ini ditolak Bush. Pada saat yang sama, pemerintahan Shevardnadze menghadapi jatuh tempo pembayaran hutang negara, namun IMF yang memiliki kaitan erat dengan Soros Foundation, menolak memberikan bantuan keuangan. Pada bulan November, terjadilah demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah yang berujung pada pengunduran diri Shevardnadze.

Tuduhan yang dilemparkan Shevardnadze itu didukung oleh berbagai bukti. Pertama, Soros sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya telah mengeluarkan uang jutaan dollar untuk menggulingkan pemerintahan Shevardnadze. Kedua, dalam pemerintahan Georgia yang baru terbentuk, empat di antaranya, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, dan Menteri Urusan Pemuda, adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan George Soros. Keempat orang ini sebelumnya bekerja untuk Soros Foundation. Selain itu, Soros juga pernah melakukan pertemuan dengan Presiden Mikhail Saakashvili di Davos, Swiss, dan menjanjikan akan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahannya. Dalam menjustifikasikan perbuatannya, Soros menyatakan, Jutaan dolar uang yang telah dikeluarkan akan melahirkan milyaran sejarah.

Tiga Organisasi Yang Berperan Dalam Penggulingan Shevardnadze

Bokeria, ketua Liberty Institute yang menerima bantuan dana dari Institut Masyarakat Terbuka Soros, mengatakan ada tiga organisasi yang memainkan peran kunci dalam penggulingan Shevardnadze, yaitu Partai Gerakan National, stasiun televisi Rustavi-2, dan sebuah organisasi kaum muda yang bernama Kmara‌. Organisasi pemuda ini mendeklarasikan perang terhadap Shevardnadze pada bulan April 2003 dan memulai kampanye melalui poster dan graffiti untuk mengkritik korupsi yang dilakukan pemerintah.

Ketiga organisasi itu memiliki hubungan dengan George Soros. Menurut laporan media massa Georgia, Kmara menerima 500.000 dolar untuk mendanai aksi-aksi mereka. Sementara itu, televisi Rustavi-2 menerima dana awal peluncuran siarannya pada tahun 1995. Televisi inilah yang memprovokasi massa dengan cara menyiarkan hasil pemilu sesuai penghitungan yang dilakukan suatu LSM AS, yang berlawanan dengan hasil penghitungan resmi pemerintah.

Pemimpin Partai Buruh Georgia, Gela Daneliya, pada konferensi pers di Tblisi, ibukota negara ini, pada tanggal 17 Januari 2004, menyatakan bahwa Georgia telah menjadi korban Sorosization‌. Pernyataan ini dikeluarkan Daneliya menanggapi penunjukan Irakly Rekhviashili sebagai Menteri Ekonomi, Industri, dan Perdagangan. Padahal, menurut Daneliya, Rekhviashili baru berusia 28 tahun dan lebih banyak menghabiskan umurnya di luar negeri. Rekhviashili adalah orang dekat Soros dan diserahi jabatan penting itu pada hari ketika ia tiba di Georgia.

Namun demikian, masuknya Soros ke Georgia justru karena kesalahan Eduard Shevardnadze sendiri. Pada awal dekade 1980-an, Shevardnadze giat menjalin hubungan dekat dengan Soros dan pemerintahan negara-negara Barat. Shevardnadze sendirilah yang mengundang Soros untuk mendirikan Institut Masyarakat Terbuka atau Open Society Institute‌ di Georgia. Namun, setelah mundurnya Mikhail Saakashvili dari jabatannya sebagai menteri kehakiman, hubungan antara Soros dan Shevardnadze menjadi dingin. Mikhail Saakashvili inilah yang kemudian menggalang demonstrasi anti Shevardnadze dan kini menjabat sebagai Presiden Georgia.

Pada pertengahan tahun 2002, Shevardnadze secara terbuka memulai kritikannya terhadap campur tangan Soros dalam urusan politik dalam negeri Georgia. Soros kemudian mengadakan konferensi pers di Moskow dan menyatakan bahwa pemerintahan Shevardnadze tidak bisa dipercaya dalam pelaksanaan pemilu parlemen yang akan dilakukan tahun 2003. Soros bahkan mengatakan, Sangat perlu dilakukan mobilisasi masyarakat sipil untuk menjamin kebebasan dan kejujuran pemilu, karena banyak kekuatan yang telah ditugaskan untuk memanipulasi pemilu. Inilah yang kami lakukan di Slovakia pada masa pemerintahan Meciar, di Kroasia pada masa pemerintahan Tudjman, dan di Yugoslavia pada masa pemerintahan Milosevic.‌ Dengan demikian, Soros secara eksplisit memang mengakui campur tangan yang dilakukannya atas urusan politik berbagai negara.

SOROS DI AZERBAIJAN

Republik Azerbaijan adalah salah satu negara di wilayah Kaukasus yang dijadikan terget kegiatan Soros Foundation, segera setelah runtuhnya Uni Soviet. Hal ini memiliki beberapa alasan, antara lain karena Republik Azerbaijan adalah satu-satunya negara muslim di Kaukasus dan memiliki sumber daya alam yang kaya, sehingga Azerbaijan bisa disebut sebagai negara terkaya di Kaukasus. Bersamaan dengan naiknya Haydar Aliyev ke kursi kepresidenan, Soros Foundation pun memperluas aktivitasnya di negara ini dengan mendirikan Open Society Institute atau Institut Masyarakat Bebas.

Hingga kini, Institut Masyarakat Bebas yang dimiliki oleh Soros Foundation telah mengucurkan dana sebesar 20 juta dolar untuk mendanai berbagai kegiatan mendia massa dan LSM di Azerbaijan. Farda Asadov, Direktur Eksekutif di Institut Masyarakat Bebas Azerbaijan, menyatakan bahwa pengeluaran yayasan ini pada tahun 2003 lalu adalah sebesar 3 juta dolar. Lima belas persen dari jumlah itu digunakan untuk bidang propaganda, 24 persen di bidang pendidikan, 50 persen untuk memberbaiki tatanan sosial, dan 16 persen untuk keperluan administrasi. Secara umum, 72 persen bantuan dana dari institut ini diberikan kepada lembawa swadaya masyarakat atau LSM, dan 28 persen diserahkan kepada lembaga pemerintah Azerbaijan.

Meskipun kegiatan Soros Foundation semakin meningkat sejak masa pemerintahan Haidar Aliyev, namun akhirnya Presiden Azerbaijan ini melemparkan kritikan kepada yayasan ini karena ikut campur dalam krisis Karabakh. Menurut Aliyev, daripada membantu para pejuang separatis Karabakh, Soros sebaiknya memberikan bantuan kepada para pengungsi perang Karabakh. Menjawab kritikan ini, George Soros menyatakan bahwa adalah terserah baginya untuk memberikan bantuan kepada siapa saja. Soros bahkan menjanjikan bantuan enam juta dolar kepada etnis Armenia di Karabakh yang ingin memisahkan diri dari Azerbaijan serta mendirikan kantor perwakilan di sana.

Setelah terjadinya penggulingan Presiden Georgia yang didalangi oleh Soros Foundation, pemerintah Azerbaijan pun semakin mengkhawatirkan kinerja yayasan tersebut di negaranya. Apalagi, pada tahun 2005, di Azerbaijan akan dilangsungkan pemilu parlemen. Aqil Abasov, pemimpin redaksi majalah Keadilan‌ di Azerbaijan, menyatakan bahwa Soros Foundation dengan melakukan berbagai permainan politik berencana untuk menginfiltrasi pemerintah. Sebagian pejabat partai berkuasa di negara itu juga menyuarakan kekhawatiran mereka atas gerak-gerik yayasan ini. Tak lama kemudian, dimulailah gerakan propaganda anti-Soros di Azerbaijan.

Kini, ketika pemilu parlemen semakin mendekat, aktivitas Soros Foundation menjadi terbatas. Namun setelah Presiden Ilham Aliyev, yang menggantikan ayahnya, Haidar Aliyev, mengadakan pertemuan dengan Soros di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, kegiatan Soros Foundation kembali meningkat. Pada bulan Desember 2004, yayasan ini merekrut pegawai-pegawai baru yang berasal dari kelompok non-Syiah dan mendirikan media massa. Melalui media massa ini, praktik-praktik korupsi pemerintah dibesar-besarkan dan hal ini mirip dengan langkah yang diambil Soros di Georgia.

Pada akhir tahun 2004, Institut Masyarakat Bebas Azerbaijan juga meluncurkan terjemahan buku berjudul Korupsi dan Pemerintah‌ dalam bahasa Azari, yang ditulis oleh Susan Rose-Ackerman. Dalam buku ini dibahas secra terperinci mengenai pemilu dan skandal-skandal yang meliputinya. Peluncuran terjemahan buku ini oleh Soros Foundation tentu bukan tanpa alasan. Salah satu alasan yang cukup jelas adalah untuk menggalang opini masyarakat Azerbaijan agar mencurigai pemerintah mereka sendiri. Sebagaimana kita bahas dalam bagian ke-3, langkah yang diambil Soros di Georgia adalah dengan mempengaruhi opini rakyat, sehingga rakyat Georgia mengadakan demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah. Akhirnya, Presiden Shevardnaze pun mengundurkan diri.

Menanggapi berbagai kritikan yang diarahkan kepada Soros Foundation di Azerbaijan, Fuad Sulaimanov, salah seorang juru bicara yayasan ini mengklaim bahwa Soros Fundation tidak pernah melakukan aktivitas untuk mengubah pemerintahan di negara manapun dan hanya bergerak di bidang perluasan demokrasi, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta menjaga ketransparansian pemilu. Pernyataan Sulaimanov ini jelas bertentangan dengan fakta bahwa Soros Foundation bekerjasama dengan Kedubes AS di Azerbaijan telah mengirim sejumlah oposan pemerintah Azerbaijan ke Ukrainma, untuk mempelajari revolusi di negara tersebut. Seperti diketahui, di Ukraina pada akhir tahun 2004 terjadi demonstrasi besar-besaran menentang hasil pemilu. Akhirnya, dilakukan pemilu ulang yang dimenangkan oleh Viktor Yushchenko yang didukung oleh AS.

Selain mencampuri urusan politik dalam negeri Azerbaijan, Soros Fundation juga aktif dalam menghancurkan sendi-sendi keagamaan masyarakat. Suratkabar Ulayelar yang terkait dengan Kementerian Keamanan Nasional Azerbaijan, baru-baru ini mengungkapkan usaha Soros Foundation untuk menyebarluaskan narkotika dalam kedok program pemberantasan narkotika. Suratkabar ini dalam sebuah makalah berjudul Baku Dalam Jebakan Heroin‌, menulis, Soros Foundation pada tahun antara 2001 hingga 2003 menyusun sebuah program rahasia sebanyak 63 halaman berkaitan dengan penyebaran narkotika. Program penyebarluasan narkotika oleh Soros Foundation untuk pertama kali terungkap di Rusia dan sejumlah pelaksana program tersebut telah ditangkap.‌

Selanjutnya, suratkabar Ulayelar juga menulis bahwa Soros Foundation di Azerbaijan memiliki program-program infiltrasi terhadap sekolah, pusat keilmuan dan penelitian, penjara, dan rumah sakit. Bahkan, yayasan ini berusaha memasukkan pandangan mereka dalam buku-buku pelajaran sekolah di Azerbaijan, yang jelas bertentangan dengan kepentingan negara tersebut.

SOROS DI ARMENIA

Meskipun kegiatan Soros Foundation di Armenia, di bawah bendera Institut Masyarakat Bebas atau Open Society Institute, masih belum banyak terungkap, namun pola-polanya tidak jauh berbeda dengan kegiatan yayasan ini di negara-negara Kaukasus lain. Armenia adalah pangkalan militer Rusia terpenting di Kaukasus. Hal ini menjadikan Armenia memiliki posisi penting yang membuat AS mengkhawatirkan eratnya hubungan antara Armenia dan Rusia. Dalam usaha menginfiltrasi Armenia, AS menggunakan berbagai cara, di antaranya melalui propaganda media massa. Pada tahun 2004, Institut Masyarakat Bebas berhasil menyebarkan ide-idenya di bidang media massa dengan disahkannya UU baru Armenia terkait dengan media massa.

Tak lama kemudian, berbagai media massa menyebarkan propaganda mengenai situasi buruk di Armenia, dengan tujuan menggerakkan opini rakyat negara ini untuk menentang pemerintah mereka. Selain itu, Soros Foundation, sebagaimana di negara Kaukasus lain, juga memberikan bantuan dana kepada LSM-LSM dengan tujuan yang sama, yaitu menggalang opini rakyat untuk menentang pemerintah. Salah satu LSM yang mendapat dukungan dana dari George Soros adalah International Crisis Center (ICG).

Pada akhir tahun 2004, ICG mengeluarkan laporan sebagai berikut. Armenia yang meraih kemerdekaan pada tahun 1991 dan memenangkan perang tahun 1992-1994 dengan Azerbaijan, saat ini sedang berada dalam masa damai dan tengah membangun perekonomiannya. Namun, kestabilan negara ini terhitung rapuh. Nagorno-Karabakh masih tetap menjadi problem yang belum terselesaikan yang dengan mudah dapat kembali meletus. Korupsi dan pelanggaran terhadap proses demokrasi telah meresahkan masyarakat, yang setengahnya masih hidup di bawah garis kemiskinan…. Pihak-pihak donor harus lebih menekan negara ini agar terjadi reformasi demokrasi dan pemerintahan yang baik… Kesempatan untuk menyampaikan kehendak politik secara bebas masih sangat terbatas.

Berbagai usaha propaganda media massa dukungan Soros Foundation mulai terlihat hasilnya ketika pada akhir tahun 2004, terjadi demonstrasi besar di Armenia yang didalangi oleh kelompok oposisi. Isu yang digunakan oleh klompok oposisi Armenia sama seperti yang dilakukan para oposan Georgia ketika akan menggulingkan Presiden Shevarnadze, yaitu kecurangan dalam pemilu. Merekapun menuntut Presiden Armenia, Robert Kacharyan, untuk mundur dengan alasan dia telah terpilih melalui pemilu yang curang.

Indikasi bahwa kelompok oposisi Armenia mendapat dukungan dari Soros Foundation tampak pada laporan suratkabar AZG yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2003, sejumlah tokoh oposisi Georgia, di antaranya Mikhail Saakashvili, telah berkunjung ke Beograd, Yugoslavia. Dalam kunjungan yang didanai Soros Foundation ini, para tokoh oposisi Georgia itu memepelajari cara-cara kudeta yang telah menggulingkan Presiden Slobodan Milosevic. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh oposisi Armenia juga dikirim ke Beograd dan bisa dipastikan, tujuan kedatangan mereka ke sana adalah juga untuk mempelajari kudeta yang terjadi di Yugoslavia.

Namun demikian, usaha Institut Masyarakat Bebas atau Soros Foundation untuk menggulingkan Presiden Armenia, Robert Kacharyan, hingga kini masih belum berhasil. Apalagi, ada pula faktor Rusia yang mempengaruhi. Bagi Rusia, Armenia adalah posko terakhirnya di Kaukasus, setelah negara-negara Kaukasus lainnya berpihak kepada Barat. Rusia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan pemerintahan Robert Kacharyan. Hubungan erat antara pemerintah Armenia dengan Rusia ini dijadikan sebagai isu utama oleh kaum oposan. Mereka menuduh pemerintahan Kacharyan mengekor Rusia.

Usaha AS untuk menggoyang pemerintahan Kacharyan tidak hanya melalui tangan Soros Foundation, melainkan juga dengan mengirimkan duta besar baru untuk Armenia, yaitu John Evans. Sebagaimana yang terjadi di Georgia dan Ukraina, Kedutaan Besar AS sangat berperan dalam menggalang demonstrasi massa yang akhirnya menyebabkan presiden di kedua negara itu terguling. Apalagi, AS juga melakukan langkah yang mencurigakan di Armenia dengan membangun gedung kedutaan AS terbesar di dunia. Menurut situs berita Pravda, gedung kedubes AS yang baru itu dibangun di atas tanah seluas 9 hektar.

Duta besar AS untuk Armenia, John Evans, akhir-akhir ini secara teratur mengadakan pertemuan dengan para tokoh partai-partai oposisi. Penunjukan John Evans sebagai Dubes baru AS untuk Armenia juga patut dicurigai karena dia dikenal sebagai mentor politik Richard Miles, Duta Besar AS untuk Georgia yang sangat berperan penting dalam Revolusi Beludru di Georgia. Itulah sebabnya, pada tahun 2004, pemerintah Armenia menolak memberikan visa kepada Richard Miles. Pemerintah Armenia bahkan memerintahkan Direktur Badan Keamanan Nasional untuk menemukan semua orang yang pernah mengikuti pendidikan di Bosnia pada tahun 2003-2004 atas biaya AS dab Soros Fpundation. Selain itu, pemerintah Armenia juga melakukan pengawasan ketat terhadap gerak-gerik Soros Foundation di negara ini.

Bila kita melihat latar belakang mantan Presiden Georgia, Eduard Shevarnadze dengan Presiden Armenia, Kacharyan, kita akan menemukan kesamaan kasus, yaitu mereka sama-sama menjalin hubungan yang erat dengan Rusia. Meskipun Shevarnadze terlihat pro-Barat, namun ia telah menandatangani perjanjian 25 tahun jual-beli gas dengan Rusia. Akibatnya, George Soros yang semula berhubungan baik dengan Shevarnadze, malah berbalik mendalangi penggulingannya. Presiden Armenia pun kini menjalin hubungan erat dengan Rusia. Hal ini jelas bertentangan dengan kehendak AS, dan sangat mudah ditebak bahwa AS dengan berbagai cara akan berusaha menggulingkan Presiden Armenia dan mendudukkan presiden baru yang bersedia menurut pada kehendak AS. Namun yang jelas, hingga kini, rakyat Armenia masih menolak untuk menyerahkan tanah air mereka kepada imperialisme AS.


SOROS DI RUSIA

Kehadiran Soros Foundation di Rusia sudah dimulai sejak masa pemerintahan Gorbachev. Institut Masyarakat Bebas mulai beraktivitas di Moskow sejak tahun 1987. Bahkan, yayasan inilah yang memainkan peran penting dalam menyebarluaskan ideologi pro-Barat dan slogan-slogan demokrasi, yang berakhir dengan keruntuhan Uni Soviet. Beberapa waktu yang lalu, Alexander Goldavarop (?), mantan Direktur Soros Foundation di Rusia, mengatakan, Saya hampir sepuluh tahun bekerjasama dengan George Soros dan selama waktu itu, saya membelanjakan uang Soros sebesar 130 juta dolar untuk membantu reformasi di Rusia, memperlancar proses pergantian dari sistem komunis ke sistem demokrasi liberal, serta membangun masyarakat yang bebas.‌

Soros Foundation lebih banyak menggunakan uangnya di Rusia untuk menanamkan modal di bidang media massa. Dari 56 juta dolar dana yang ditanamkan di Rusia tahun 2000 oleh Soros Foundation, 18 juta dolar di antaranya digunakan untuk mendirikan jaringan berita dan 5 juta dolar untuk mendukung surat kabar-suratkabar dan televisi-televisi pro-Barat. Dalam buku yang ditulis sendiri oleh Soros tahun 1990 berjudul Membuka Pemerintahan Soviet‌, Soros menyampaikan ide-idenya tentang pembentukan pemerintahan yang bebas, sehingga berbagai perusahaan dapat melakukan aktivitas keuangan di luar kontrol pemerintah.

Dalam rangka mengikis sistem komunis di Rusia, Soros Foundation juga bekerjasama dengan LSM-LSM bentukan Barat, di antaranya NED atau Bantuan Nasional untuk Demokrasi. NED didirikan tahun 1983 oleh Presiden AS saat itu, Ronald Reagan. NED memiliki program bernama Proyek Pemindahan Demokrasi‌ yang bekerjasama dengan Soros Foundation, dengan tujuan untuk mempercepat proses reformasi di negara-negara sosialis. Salah satu hasil dari proyek ini adalah pembentukan organisasi pemuda di Yugoslavia bernama Otpor‌. Organisasi pemuda Serbia ini sangat berperan dalam menggalang demonstrasi tanggal 5 Oktober 2000 yang berhasil menggulingkan Presiden Slobodan Milosevic.

Menurut berbagai laporan, Soros Foundation bersama NED pada tahun 2000 telah memberikan bantuan keuangan kepada 38 LSM di Rusia. Pada tahun 2002, kedua lembaga ini memberikan bantuan sebesar 1,4 juta dolar kepada 33 organisasi pembelaan HAM. Melalui berbagai LSM ini, kedua lembaga ini berusaha menyebarkan ide-ide demokrasi ala Barat dan menciptakan opini anti-pemerintah. Usaha mereka untuk menggulingkan pemerintahan Vladimir Putin yang dipilih oleh 80 persen rakyat Rusia ini, hingga kini masih belum berhasil.

SOROS ANGKAT KAKI DARI RUSIA

Namun tiba-tiba, pada bulan Juni 2003, Soros memutuskan untuk menghentikan misinya di Rusia. Harian The Washington Post menulis bahwa alasan resmi yang disampaikan Soros dalam menutup cabang Soros Foundation di Rusia adalah karena dalam pandangannya, Rusia telah mampu berdiri sendiri dan tidak memerlukan lagi subsidi darinya. Soros mengatakan, Saya telah mengeluarkan uang yang sangat banyak di Rusia dan saya pikir, kini sudah tidak pada tempatnya lagi bagi saya untuk terus mengeluarkan uang di sini. Russia adalah negara yang telah kembali tegak dan tidak memerlukan subsidi saya.‌

Selama 15 tahun beraktivitas di Rusia, Soros diberitakan telah mengeluarkan uang sekitar 1 milyar dollar. Uniknya, dalam artikel yang sama, The Washington Post menulis bahwa bentuk bantuan yang dilakukan Soros Foundation di Rusia, selain membantu perluasan internet di universitas dan menyusun buku-buku sejarah dengan sudut pandang yang berbeda‌, adalah juga menyediakan jarum yang bersih bagi para pengguna narkotika!

Fakta bahwa Soros menyebarluaskan narkotika di Rusia juga diungkapkan oleh Doktor Vera Butler. Dalam situs Free republic Doktor Vera Butler menulis, Sudah sangat jelas bahwa aktivitas Soros tidak terbatas pada Rusia. Garis kebijakannya didasarkan pada prinsip yang dianutnya. Dia adalah agen dari pemerintahan global, bukan pemerintahan regional. Soros telah mendirikan sebuah sistem keuangan dan organisasi, serta mempromosikan legalisasi bagi penggunaan narkotika, aborsi, euthanasia. Langkah yang diambil Soros ini bisa dipahami sebagai bagian dari cita-cita kaum Zionis di bawah nama Tatanan Dunia Baru‌. Membuat masyarakat menjadi lemah dan lumpuh adalah cara terpenting agar dapat menguasai masyarakat tersebut. Dalam kasus Rusia, melemparkan generasi muda ke dalam jeratan pengedar narkotika tidaklah sama dengan melegalisasi kecanduan obat di negara-negara Barat yang makmur. Di Rusia, memberikan akses bebas terhadap narkotika adalah sama dengan pembunuhan massal terhadap bangsa ini.‌

Selanjutnya, DR. Vera Butler menulis bahwa salah satu proyek yang dilakukan oleh Institut Masyarakat Bebas milik Soros adalah mengenalkan sikap toleransi di kalangan pelajar sekolah menengah Rusia. Namun, toleransi yang diperkenalkan di sini adalah toleransi atas semua hal, termasuk hal-hal yang menurut budaya Rusia adalah hal-hal yang tabu dan tidak layak dilakukan. Hal ini jelas merupakan langkah untuk menyebarluaskan paham kebebasan tanpa batas dan sikap-sikap amoral di Rusia.

Meskipun ketika Soros menutup yayasannya di Rusia, dia mengatakan bahwa Rusia telah mampu berdiri sendiri dan tidak memerlukan lagi bantuan dari yayasan ini, namun setelah itu, Soros berkali-kali menyampaikan kritikan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin. Misalnya, pada awal tahun 2005, dalam wawancara dengan koran Austria Die Presse‌, Soros menyatakan bahwa Rusia tidak menjalankan demokrasi dan karena itu, AS dan Uni Eropa harus mempertimbangkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G-8. Menurut Soros, anggota kelompok G-8 haruslah negara yang menjunjung demokrasi dan karenanya, Rusia harus dicoret dari kelompok tersebut.

Pernyataan ini jelas bertentangan dengan alasan yang dikemukakan Soros ketika menutup yayasannya. Karena itu, analisis sesungguhnya dari penutupan Soros Foundation di Rusia adalah karena besarnya tekanan pemerintah Rusia yang tidak menghendaki kehadiran yayasan tersebut dan pada saat yang sama, adanya tekanan dari pemerintah Bush. Menurut harian The Washington Post, pemerintah Bush memang merekomendasikan agar Soros menghentikan bantuannya terhadap Rusia karena ternyata pemerintah Rusia tetap tidak mau tunduk pada kehendak AS. Dengan kata lain, di mata Bush, penghamburan uang di Rusia sia-sia saja karena pemerintahan Putin tetap tidak tergoyahkan dan Rusia tetap menolak didominasi oleh AS.

Apapun juga alasan di balik penutupan Soros Foundation di Rusia, namun yang jelas ditutupnya yayasan itu merupakan hal yang positif bagi masyarakat Rusia. Karena, di balik slogan-slogan penyebaran demokrasi dan bantuan sosial, Soros Foundation sesungguhnya berusaha untuk mencampuri urusan dalam negeri Rusia, termasuk menyebarkan amoralitas di sana. Apalagi, sebagaimana telah kami bahas sebelumnya, penggulingan kekuasaan di Georgia, Ukraina, dan Yugoslavia terjadi karena peran Soros Foundation. Tak heran bila pemerintah Uzbekistan dan Belarus mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas organisasi ini di negara mereka.

Ada Apa Di Balik Intervensi Soros di Kaukaus dan Asia Tengah?

Selain negara-negara Kaukasus seperti Georgia, Azerbaijan, Armenia, dan Ukraina, negara-negara Asia Tengah juga menjadi target kegiatan Soros Foundation. Pada awal tahun 2004, George Soros mengeluarkan pernyataan bahwa ia ingin agar revolusi di Georgia kembali terulang di lima negara Asia Tengah. Kelima negara Asia Tengah yang dimaksudkan Soros adalah Tajikistan, Kirkizistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Untuk itu, selama tahun 2003, Soros Foundation telah mengucurkan dana sekitar 20 juta dolar bagi aktivitas Institut Masyarakat Bebas di kelima negara tersebut. Tujuan utama pemberian dana sebesar itu adalah untuk memperkuat posisi kelompok-kelompok pro-Barat yang anti pemerintah.

Kini, muncul pertanyaan, apakah alasan sesungguhnya dari upaya Soros untuk beraktivitas di negara-negara Kaukasus dan Asia Tengah? Apakah betul bahwa Soros hanya berniat mengembangkan demokrasi di sana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa memulainya dengan membahas apa yang terjadi di Georgia. Georgia memiliki posisi yang strategis, yaitu antara antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang kaya minyak. Karena itu, sejak lama negara ini telah menjadi fokus intrik dan konflik di antara berbagai kekuasaan besar dunia. Menyusul runtuhnya Uni Soviet, kebijakan imperialisme AS yang paling utama adalah melemahkan Rusia dan menanamkan dominasi di Georgia dan negara-negara Kaukasus lainnya.

Cadangan Minyak Senilai 17 Milyar Dolar

Sejak awal masa pemerintahan Clinton, Washington menanamkan modal politik dan diplomatik yang sangat besar di dalam proyek pembangunan jalur pipa minyak yang akan mengalirkan minyak dari ladang minyak Azerbaijan ke negara Barat. Kekayaan minyak yang dimiliki Azerbaijan dari ladang Azeri-Chirag-Gunashli antara tahun 2003 hingga 2010 diperkirakan mencapai 17 milyar dolar dengan harga minyak 25 dolar perbarel. Bila diperhitungkan dengan harga dolar beberapa pekan terakhir yang melonjak hingga 50 dolar, berarti penghasilan minyak Azerbaijan bisa mencapai 24 milyar dolar.

Besarnya nilai minyak di Azerbaijan telah membuat AS sangat berambisi menanamkan dominasinya di wilayah itu. Jalur pipa minyak Azerbaijan yang sedang diincar AS itu mau tidak mau harus melewati wilayah Georgia. Karena itu bagi Washington, menciptakan kestabilan di Georgia dengan cara mendudukkan rezim yang pro-AS, merupakan sebuah hal yang sangat urgen. Kecondongan Presiden Shevardnadze kepada Rusia telah membuat AS memutuskan untuk menggulingkannya dengan bantuan Soros Foundation.

Sejak beberapa tahun sebelum tergulingnya Shevardnadze, Soros Foundation melakukan berbagai langkah, antara lain membiayai media massa yang gencar mengkritik pemerintah, sehingga menciptakan kebencian rakyat kepada Shevardnadze. Segera setelah tergulingnya Shevardnadze, pemerintah Washington langsung menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah baru Georgia dan mengeluarkan ancaman kepada Rusia agar jangan mencampuri urusan dalam negeri Georgia. Para pejabat tinggi AS termasuk Donald Rumsfeld, juga segera datang ke Georgia. Begitu pula pejabat Bank Dunia, IMF, dan lembaga finansial internasional lainnya.

PIPA MINYAK BAKU TIBLISI DAN CEYHAN

Pada bulan Maret 2004, Presiden baru Georgia, Mikhail Saakashvili, bertemu dengan Presiden Azerbaijan yang dikenal pro-AS, Ilham Aliyev, untuk membicarakan pembangunan pipa minyak Baku-Tiblisi-Ceyhan (BTC). Jalur minyak inilah yang sangat diincar oleh AS karena akan menyalurkan minyak mentah dari Baku Azerbaijan, melewati Tiblisi, Georgia, dan berakhir di Ceyhan, Turki. Jalur ini harus melewati wilayah Rusia, namun pemerintah Rusia menolak pembangunan jalur pipa minyak ini karena menganggapnya sebagai usaha AS untuk menginfiltrasi negaranya. Penolakan Rusia ini pula yang menjadi alasan dari berbagai upaya AS, termasuk melalui tangan Soros Foundation, untuk menggoyang pemerintahan Vladimir Putin.

Konstruksi pembangunan pipa minyak BTC itu sedang dibangun oleh sebuah konsorsium multinasional, yang mendapat dukungan AS. Anggaran total proyek ini diperkirakan mencapai tiga milyar dollar. Jalur minyak ini akan mengalirkan satu juta barel minyak mentah perhari ke terminal tanker minyak di Mediterania. Bahkan, rute pipa minyak BTC ini juga bisa dipakai untuk mengalirkan minyak dari Kazakhstan. Pada pertemuan di Baku, Azerbaijan, Presiden Georgia dukungan AS, Mikhail Saakashvili, mengulang komitmennya terhadap proyek pipa minyak BTC dan bersumpah akan melawan setiap halangan dalam pembangunan pipa ini, termasuk halangan dari Rusia sekalipun.

Pembangunan pipa minyak BTC dan semakin dalamnya pengaruh AS di Kaukasus tampak sebagai bagian dari strategi AS yang lebih besar lagi, yaitu menguasai cadangan minyak dan gas di wilayah yang disebut-sebut sebagai Busur Ketidakstabilan‌. Isu Perang Melawan Terorisme‌ telah dieksploitasi AS sebagai upaya untuk mengintervensi wilayah tersebut. Dalam rangka ini, Washington telah menyerang dan menduduki Irak, sebagai usaha untuk menguasai cadangan minyak Irak yang sangat kaya. AS juga telah mendudukkan pasukannya di Afghanistan dan beberapa negara eks-Soviet di Asia Tengah. Tentara AS itu diprediksikan akan membantu pengamanan rute pipa minyak lainnya, yaitu jalur Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan.

Dalam proyek raksasa di bidang minyak ini, Presiden Bush dan George Soros memiliki tujuan yang sama. Karena itu, meskipun Soros dikenal sebagai pengkritik Bush, namun dalam mencapai tujuan sama di bidang minyak ini, mereka pun berjalan beriringan. Soros memiliki kaitan erat dengan James Baker, pendukung kuat mesin politik Bush. James Baker adalah partner bisnis Soros pada perusahaan Carlyle Group. Salah seorang pemilik saham perusahaan ini adalah George Bush senior, ayah Presiden Bush. James Baker sendiri adalah salah seorang makelar dalam proyek minyak Azerbaijan. Adanya koneksi erat di bidang bisnis inilah yang membuat Bush dan Soros seiring-sejalan.

Tak heran bila untuk kepentingan bisnis raksasa ini, Soros Foundation mau mengucurkan dana jutaan dolar melalui Institut Masyarakat Bebas dan LSM-LSM seperti International Crisis Centre (IGC) yang beraktivitas. Kedua lembaga ini beraktivitas di hampir semua negara di dunia, terutama negara-negara Kaukasus dan Asia Tengah yang kaya minyak. Melalui tangan Soros Foundation inilah rezim Washington berhasil menggulingkan Presiden Shevardnadze di Georgia, mendudukkan Viktor Yushchenko di Ukraina, serta menginfiltrasi Azerbaijan dan negara-negara lainnya.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, berbagai aksi yang dilakukan oleh Soros Foundation membuktikan bahwa meskipun dibungkus dengan slogan demokrasi dan kebebasan, tujuan utama yayasan ini adalah untuk membuka jalan bagi rezim Washington dalam memperluas imperialismenya di dunia. Sebagaimana telah kami bahas sebelumnya, dana Soros Foundation didapat dari hasil spekulasi valuta asing yang mengakibatkan kehancuran ekonomi berbagai negara dan menyebabkan kemiskinan puluhan juta orang. Kini, dengan mengeluarkan uang dalam kedok amal kebajikan, George Soros sesungguhnya sedang berusaha mengeruk harta kekayaan yang lebih banyak lagi. Karena itu, bangsa-bangsa yang berjiwa merdeka sudah seharusnya waspada terhadap gerak-gerik yayasan ini di negara mereka.

Busby SEO Test

Sunday, November 10, 2013

Membongkar Liberalisme Dalam Psikologi, Untukmu yang Mengharamkan Kata “Jangan”



Membongkar Liberalisme Dalam
Psikologi, Untukmu yang
Mengharamkan Kata “Jangan”


“Al-Qur’an itu kuno, Bu, konservatif, out of dated!” . Kita telah lama hidup dalam nuansa humanis, tetapi Al-Qur’an masih menggunakan pemaksaan atas aturan tertentu yang diinginkan Tuhan dengan rupa perintah dan larangan di saat riset membuktikan kalau pemberian motivasi dan pilihan itu lebih baik.
Al-Qur’an masih memakai ratusan kata “jangan” di saat para psikolog dan pakar parenting telah lama meninggalkannya. Apakah Tuhan tidak paham kalau penggunaan negasi yang kasar itu dapat memicu agresifitas anak-anak, perasaan divonis, dan tertutupnya jalur dialog?“ Katanya sambil duduk di atas sofa dan kakinya diangkat ke atas meja.
Asstaghfirullah, Pernahkah pembaca situslakalaka sekalian membayangkan kalau pernyataan dan sikap diatas terjadi pada anak kita, suatu saat nanti? Itu mungkin saja terjadi jika kita terus menerus mendidiknya dengan pola didikan Barat yang tidak memberi batasan tegas soal aturan dan hukum. Mungkin saja anak kita menjadi demikian hanya gara-gara sejak dini, ia tidak pernah dilarang atau mengenal negasi “jangan”.
Saat ini, sejak bergesernya teori psikoanalisa (Freud dan kawan-kawan) kemudian disusul behaviorisme (Pavlov dan kawan-kawan), isu humanism dalam mendidik anak terus disuarakan. Mereka membuang kata “Jangan” dalam proses mendidik anak-anak kita dengan alasan itu melukai rasa kemanusiaan, menjatuhkan harga diri anak pada posisi bersalah, dan menutup pintu dialog.
Ini tidak menjadi masalah karena norma apapun menghargai nilai humanisme. Tidak perlu ditutupi bahwa parenting telah menjadi barang dagangan yang laris dijual. Ada begitu banyak lembaga psikologi terapan, dari yang professional sampai yang amatiran dengan trainer yang baru lulus pelatihan kemarin sore.
Promosi begitu gencar, rayuan begitu indah dan penampilan mereka begitu
memukau. Mereka selalu menyarankan, salah satunya agar kita membuang kata “jangan” ketika berinteraksi dengan anak-anak. Para orang tua muda terkagum-kagum memberi applause(tepuk tangan). Sebagian tampak berjilbab, bahkan jilbab besar.
Sampai di sini [mungkin] juga sepertinya tidak ada yang salah. Tetapi pertanyaan besar layak dilontarkan kepada para pendidik muslim, apalagi mereka yang terlibat dalam dakwah dan perjuangan syariat Islam.
Pertanyaan itu adalah “Adakah Engkau telah melupakan Kitabmu yang di
dalamnya berisi aturan-aturan tegas? Adakah engkau lupa bahwa lebih dari 500 kalimat dalam ayat Al-Qur’an menggunakan kata “jangan”?
Salah satu contoh terbaik adalah catatan Kitabullah tentang Luqman Al-Hakim, Surah Luqman ayat 12 sampai 19. Kisah ini dibuka dengan penekanan Allah bahwa Luqman itu orang yang Dia beri hikmah, orang arif yang
secara tersirat kita diperintahkan untuk meneladaninya (“walaqod ataina luqmanal hikmah..” dst)
Apa bunyi ayat yang kemudian muncul? Ayat 13 lebih tegas menceritakan bahwa Luqman itu berkata kepada anaknya “Wahai anakku, JANGANLAH engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu termasuk dosa yang besar”.
Sampai pada ayat 19, ada 4 kata “laa” (jangan) yang dilontarkan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu:
1.    “laa tusyrik billah”,
2.    “fa laa tuthi’humaa”,
3.    “Wa laa tusha’ir khaddaka linnaasi”,
4.    dan “wa laa tamsyi fil ardli maraha”
Luqman tidak perlu mengganti kata “jangan menyekutukan Allah” dengan (misalnya) “esakanlah Allah”. Pun demikian dengan “Laa” yang lain, tidak diganti dengan kata-kata kebalikan yang bersifat anjuran.
Adakah pribadi psikolog atau pakar parenting pencetus aneka teori ‘modern’ yang melebihi kemuliaan dan senioritas Luqman?
Membuang kata “jangan” justru menjadikan anak hanya dimanja oleh pilihan yang serba benar.
1.    Ia tidak memukul teman bukan karena mengerti bahwa memukul itu terlarang , tetapi karena lebih memilih berdamai.
2.    Ia tidak sombong bukan karena kesombongan itu dosa , melainkan hanya karena menganggap rendah hati itu lebih aman baginya.
3.    Dan, kelak, ia tidak berzina bukan karena takut dosa , tetapi karena menganggap bahwa menahan nafsu itu pilihan yang dianjurkan orang tuanya.
Anak-anak hasil didikan tanpa “jangan” berisiko tidak punya “sense of syariah” dan keterikatan hukum. Mereka akan sangat tidak peduli melihat kemaksiyatan bertebaran karena dalam hatinya berkata “itu pilihan mereka, saya tidak demikian”.
Mereka bungkam melihat penistaan agama karena otaknya berbunyi “mereka memang begitu, yang penting saya tidak melakukannya”.
Itulah sejatinya sebenar-benar paham liberal, yang ‘humanis’, toleran, dan menghargai pilihan-pilihan.
Jadi, yakini dan praktikkanlah teori parenting Barat itu agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi liberal. Simpan saja Al-Qur’an di lemari paling dalam dan tunggulah suatu saat akan datang generasi yang sama seperti fragmen di awal tulisan............. GENERASI SESAT MENYESATKAN...........Jaringan Islam LIBERAL.
            Sumber : Situslakalaka

Intervensi demokrasi dalam ideologi perjuangan Islam



Intervensi demokrasi dalam ideologi perjuangan Islam
Ukasyah - Kamis, 24 Ramadhan 1434 H / 1 Agustus 2013 13:44

Oleh Ustadz Irfan S Awwas
Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

(Arrahmah.com ) - PERJALANAN sejarah perjuangan umat Islam akhir-akhir ini mencatat, bahwa gerakan Islam memiliki potensi cukup besar untuk memenangkan suara mayoritas melalui pemilu demokrasi. Akan tetapi, kemenangan tersebut menjadi tidak efektif setelah kekuasaan itu diraih. Kemenangan FIS di Al-Jazair pada era 90-an sebagai contoh, begitu mudah dianulir pihak militer. Begitupun kemenangan Najmuddin Erbakan di Turki. Jauh sebelumnya, kemenangan Masyumi di Indonesia hingga meraih kursi Perdana Menteri. Dan yang paling baru, kemenangan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Belum genap setahun berkuasa, pemerintahan Presiden Mursi ditumbangkan secara illegal melalui kudeta militer.
Menyaksikan fakta ini, cukup menarik mengikuti perbincangan A. Hassan dengan  PM Moh. Natsir yang diceritakan pada Muhammad Thalib, tahun 1968, oleh almarhum Abdullah Musa, penanggungjawab Majalah Al-Muslimun dan menantu A. Hassan.
A. Hassan mengatakan, ” Setelah Sukarno meraih kekuasaan menjadi Presiden RI dia berani langsung menghantam dan mendiskreditkan Islam. Tetapi mengapa ketika Natsir menjadi Perdana Menteri, tidak berani membela Islam dan menghantam lawan lawan Islam? Karena takut dituduh tidak demokratis oleh Barat.” Kelemahan tokoh-tokoh Islam, takut dituduh anti barat dan tidak demokratis. Sibuk dengan kesan orang kafir, padahal rezim kuffar dimanapun tidak pernah mempertimbangkan eksistensi Islam dan umat Islam dalam menentukan sistem pemerintahan apa yang akan mereka jalankan. Sikap yang sama berulang lagi pada Presiden Mursi. Dalam suatu wawancara dengan media Prancis Le Monde , seminggu setelah dilantik sebagai Presiden Mesir. Pewawancara menanyakan: “Apakah Ikhwanul Muslimin akan menjadikan Mesir sebagai negara agama?” Presiden Mursi menjawab: “Mesir tidak akan menjadi negara agama.” Ini membuktikan, bahwa Mursi tidak mau berterus terang menghadapi kaum sekuler, mungkin takut dituduh anti demokrasi. “Berani melecehkan Islam, tapi takut melecehkan demokrasi” merupakan sikap umum sebagaian besar tokoh-tokoh Islam.
Intervensi demokrasi sudah sedemikian jauh menyusup ke relung hati sebagian tokoh Islam, dan mengotori aqidah serta pemahaman agama kaum Muslim. Tidak sedikit yang berpendapat, demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu, sadar atau tidak sadar, mereka tampil sebagai bemper demokrasi, menjadikannya sebagai barometer politik dan ideologi.
Makna harfiyah demokrasi, sebagai pecahan dari dua kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasan) adalah kekuasaan rakyat. Inilah makna essensial dari demokrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Termasuk tasyri’ul jamaahiir (wewenang membuat hukum) tergantung suara mayoritas rakyat. Sebagai sistem hidup dan tatanan politik dalam bernegara, demokrasi tidak memiliki sumber hukum, tidak punya kitab suci, apalagi Nabi, semuanya tergantung kehendak dan hawanafsu rakyat, yang disampaikan melalui wakil-wakilnya di parlemen.
Prinsip demokrasi adalah, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemauan rakyat mayoritas merupakan hukum tertinggi dalam merumuskan undang-undang; sedang kebenaran tergantung kehendak mayoritas. Mengapa kaum demokrasi tidak menggunakan akalnya? Jika suara rakyat adalah suara tuhan, mengapa suara tuhan begitu mudah dibeli dan dimanipulasi pada setiap Pilpres, Pilgub dan Pilkada?
Sesungguhnya Islam mengajarkan, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt. Islam mengajarkan untuk beribadah dan berserah diri hanya kepada Allah saja. Sebagai tatanan politik bernegara, Islam memiliki sumber hukum, yaitu Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Hukum buatan manusia disebut Undang-undang, dan hukum ciptaan Allah disebut SYARI’AT. Implementasi dari Hukum Qur’an dan Hadist, inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh manusia dalam segala aspek kehidupannya. Kontroversi di kalangan umat Islam, sesungguhnya dipicu oleh dua hal ini. Apakah dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara, apakah kita sebagai umat Islam ‘beriman pada konsep :
1.      Kedaulatan rakyat (demokrasi)’ dan menolak konsep kedaulatan Allah Swt (Islam),
2.      atau sebaliknya menolak konsep demokrasi secara totalitas dan menerima konsep Islam secara totalitas pula?
3.      Atau memilih opsi oportunistik, memadukan demokrasi dan Islam, menolak sebagian dan menerima sebagian ajaran Islam,seperti yang dilakukan  orang-orang kafir ahli kitab yang dimurkai Allah?
“Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikiandaripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (Qs. Al-Baqarah, 2:85)
Terhadap kenyataan ini, semestinya umat Islam, baik yang berada di dalam parpol atau ormas Islam tidak boleh terlena dan lengah. Apa jadinya jika atas nama demokrasi, lalu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya? Ada kesan, bahwa parpol Islam justru menjadi bemper demokrasi. Dalam banyak kasus, parpol Islam justru diperalat oleh demokrasi untuk menghambat syari’at Islam. “Boleh saja Islam berperan dalam membangun masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan demokrasi,” begitu alasan mereka. Buruknya ideologi demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya, bagai anak anjing yang tidak menaati induknya. Seperti sebuah analogi dibawah ini:
Suatu ketika, seorang laki-laki dari bani Israil kedatangan tamu, sedang di rumahnya ada seekor anjing yang hamil tua. Berkatalah anjing itu, “Demi Allah aku tidak akan menggonggong kepada tamu tuanku”. Tiba-tiba anak yang dikandungnya lah yang menggonggong. Tuan rumah, si pemilik anjing berkata (kepada seseorang), “Alamat apa ini?” Kemudian Allah memberikan ilham kepada seorang laki-laki di antara mereka, “Ini adalah permisalan bahwa, akan ada umat sesudahmu, orang-orang bodoh dapat memaksa orang-orang yang pandai dan bijak di antara mereka.”
Analogi ini bersumber dari Abdullah bin Amr yang termuat di dalam kitab Jami’us Shaghir 5204. Maksudnya, bahwa proses mencari, memilih dan menetapkan seorang pemimpin menurut versi demokrasi adalah; siapa yang mendapatkan dukungan terbanyak maka ialah yang patut duduk sebagai pemimpin. Dan suara terbanyak sama artinya dengan siapa yang banyak omong. Alkisah orang-orang bodoh suka membuat gaduh dengan beramai-ramai bersuara keras, berkampanye, bahkan money politic, sehingga suara maupun pemikiran orang-orang pandai, cerdas, dan shalih tidak terdengar karena tenggelam dalam riuhnya suara si bodoh (anjing) yang ber-uang. Ketika tipu daya orang-orang jahat dapat mempengaruhi masyarakat awam, maka orang-orang jahat pun akan dapat mengalahkan orang-orang baik. Itulah demokrasi yang menganggap suara mayoritas sebagai tuhan (kebenaran). Tragisnya, sebagian besar penganut Islam tampaknya merasa amat sangat bersyukur bukan bersedih Indonesia diatur dengan sistem demokrasi, sehingga beramai-ramai menolak syari’at Islam. Mereka menganggap demokrasi sebagai pemersatu dan penyelamat, sedangkan syari’at Islam diposisikan sebagai ancaman dan pemecah belah rakyat. Ucapan dan rasa syukur itu diungkapkan, misalnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam orasi pengukuhan sebagai Capres 2009: “Saya bersyukur kepada Allah Swt, keluarga saya diatur dengan demokrasi, sehingga setiap orang dalam anggota keluarga saya bebas berpendapat,” katanya bangga.
Kontra Syari’at Islam Pertarungan antara yang haq dan bathil merupakan sunnatullah. Sedangkan upaya mensinergikan antara keduanya, adalahprogram syetan. Oleh karena itu Islam dengan tegas menolak sinkretisasi/oplos kebenaran dan kebathilan sebagaimana firman-Nya:
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah, 2:42)
Pada tataran ideologis dan praktis, pertarungan yang terjadi sekarang bukan hanya antara Muslim dan Non Muslim, justru antara Muslim yang mendukung dan anti formalisasi syari’ah. Proses syetanisasi dinegeri ini, tidak hanya dimonopoli orang kafir; tetapi berlangsung secara legal, formal, dan konstitusional. Seperti dikatakan sekte JIL (Jaringan Islam Liberal), “Kita menerima ideologi demokrasi, karena demokrasi mensinergikan antara yang baik dan buruk, halal dan haram.”
Kelompok anti syari’ah Islam meyakini bahwa demokrasi lebih tepat bagi bangsa Indonesia, karena bisa mensinergikan antara halal dan haram sesuai kebutuhan. Akibatnya muncul sikap ambivalen dan munafik.
Pada masa Orde Baru kekuasaan politik memang cenderung represif pada Islam karena dianggap menjadi salah-satu potensi ancaman pada rezim yang sedang berkuasa. Upaya sistematis dilakukan oleh kekuasaan formal untuk menekan gerak sosial-politik umat Islam termasuk pemberian cap ‘ekstrim kanan, subversi, radikal, teroris dan sebagainya,’ yang ujung-ujungnya menekan aktifis Islam untuk tidak bisa bergerak maju dalam bidang sosial-politik.
Partai politik yang berasas Islam pun secara sistematis diseret ke arah meninggalkan asas Islam, demikian pula dengan ormas Islam sekalipun yang akhirnya merubah asas Islam menjadi asas lain. Masalahnya, apakah dengan mimikri politik seperti itu Indonesia menjadi lebih maju dan berjaya? Kerusakan masyarakat terus saja bertambah di atas kerusakan yang sudah menggunung.
Lalu, mengapa ada sejumlah tokoh Muslim, bahkan dari kalangan orang-orang yang menyatakan diri sebagai pembela Islam, justru menolak formalisasi syari’at Islam? Mengapa terdapat hamba Allah yang membangkang kepada Allah Swt? Apa sesungguhnya dasar berfikir yang melatar belakangi mereka menolak syari’at Islam?
Menurut pengalaman bertahun-tahun di arena perjuangan, dan fakta sosial di masyarakat, faktor penyebabnya antara lain:
1.      di kalangan kaum Muslimin, muncul kesan bahwa menegakkan kehidupan berbasis Islam merupakan ancaman terhadap keselamatan diri di tengah berlangsungnya globalisasi politik, ekonomi, budaya dan globalisasi agama. Hal ini tercermin pada keengganan mereka untuk berterus terang dengan agamanya, dan dengan terpaksa menerima stigmatisasi musuh-musuh Islam; bahwa Islam adalah agama yang telah kehilangan relevansi untuk terus dipertahankan di era globalisasi ini. Padahal Allah Swt telah menginformasikan melalui firman-Nya:
“Thaaha, Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah; tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi.” (Qs.Thaaha, 20:1-3)
2.      Selain faktor di atas, banyak kalangan Muslim yang memposisikan Islam selaras dengan demokrasi. Sehingga, ketika mereka melakukan amal-amal demokrasi berlandaskan kedaulatan rakyat dan tunduk pada suara mayoritas, mereka ingin perbuatannya itu dilabeli merk ‘Islami’. Padahal, tidak semua ajaran demokrasi sesuai syari’at Islam, sebaliknya apa yang sesuai dengan syari’at Islam dianggap tidak demokratis. Jika Islam yang dimaksud seperti yang dipahami kebanyakan orang Islam yang anti syari’at Islam, atau menerima sebagian dan menolak sebagian dari ajaran Islam, mungkin dapat diselaraskan dengan demokrasi. Tetapi jika Islam yang dimaksud seperti yang diwahyukan Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, mustahil bisa dicocok-cocokkan. Sebab Islam berdiri tegak di atas landasan Tauhid, sedang demokrasi berdiri tegak di atas landasan hawa nafsu. Islam memiliki sumber hukum (Qur’an dan Hadits),sedang demokrasi sumber hukumnya ‘kemauan orang banyak’. Islam mengharamkan daging babi, khamer, pelacuran, perjudian, ekonomi ribawi, sedang demokrasi menganggap kemaksiatan dan kemungkaran sebagai fasilitas hidup.
Barangkali benar, bila dalam menjalani kehidupan ini seorang Muslim tidak memiliki ukuran atau barometer ideologis yang jelas, sikap dan pernyataannya kerapkali kontraproduktif. Seperti ucapan Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra (Ketua Majelis Syuro PBB), pada Ahad, 16 Shafar 1431 H/ 31 Januari 2010 M, dalam suatu dialog dengan penulis, di hadapan Musywil Partai Bulan Bintang, Jawa Timur, Surabaya. “Demokrasi tergantung ta’rif mana yang digunakan, karena makna demokrasi itu banyak, tidak tunggal. Perbedaan amal demokrasi atau amal Islami, mungkin saja dirasakan oleh mereka yang bergelut di bidang teori, tapi bagi yang bergelut secara praktis dan pengambil keputusan, tidak merasakan adanya konflik ideologi seperti itu. Apakah ini amal Islami atau aktivitas demokrasi, bagi saya sama saja,” tegasnya.
Pertanyaannya, jika ta’rif demokrasi tidak tunggal, lalu umat Islam harus mengidentifikasikan diri pada makna demokrasi yang mana, sehingga tidak melanggar syari’at Islam? Kaitannya dengan kebingungan memilih dan memilah ‘yang ini amal demokrasi’ atau ‘yang itu amal Islami’, sebenarnya tidak sulit.
Mereka yang sedikit memahami ushul fiqh, dapat mengetahuinya melalui kaidah ushuliyah. Dalam teori ushul fiqih, Imam Syafi’i membuat kategorisasi amal yang disebut “ Anwa’u af’alin Nabiyyi , yaitu af’alun (perbuatan) Nabi, sebagai barometer amal dibagi tiga bagian:
1.      Pertama, amal yang bersifat Qurbah, seperti tuntunan ibadah dari Nabi yang tidak boleh di rubah
2.      Kedua , Tho’ah , kehidupan kemanusiaan, yang dibatasi dengan hokum wajib, sunnah, dan mubah. Contoh, mandi junub. Mandinya sendiri tanpa diatur agama, kita sudah biasa mandi, dilakukan oleh orang kafir maupun Muslim. Bedanya, mandi junub bagi orang Islam adalah mandi yang dilakukan setelah berhubungan seksual dengan istri, perempuan datang haid atau nifas. Agama yang dibawa Nabi Muhammad menjelaskan itu, maka kita mesti Tho’ah.
3.      Ketiga , bersifat Jibillah, perbuatan Nabi yang bersifat naluriah. Dalam hal perbuatan yang bersifat jibillah prinsipnya adalah mubah, kecuali ada larangan.
Jadi, tidak perlu bingung, apalagi melakukan sinkretisasi ideologi. Dengan kategorisasi ini, dimaksudkan agar seorang Muslim dalam menerima atau menolak sesuatu, bukan karena sesuai atau bertentangan dengan demokrasi; melainkan selaras dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
Ketakutan kelompok liberal akan bahaya menguatnya kekuatan Islam yang dianggap sebagai ancaman bagi masa depan pluralism di Indonesia terus diopinikan dengan resonansi yang kian masif. Sebuah forum yang menyebut dirinya “Konferensi Nasional Lintas Agama” atau Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang dihadiri oleh sekitar 80 peserta ‘tokoh lintas agama dan kepercayaan’ dari berbagai daerah, dan menolak Perda yang bernuansa Syariat Islam, memutuskan akan mendesak Pemerintah untuk mencabutnya. “Kami akan sampaikan kepada presiden dan wapres yang baru terpilih agar perda-perda dievaluasi dan bisa masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan judicial review”, ujar ketua forum yang ternyata seorang Doktor Agama Islam dan PNS di Departemen Agama RI.” (Harian Surya, Rabu 7/10/09).
Apa yang disebut Perda Syariah itu? Yaitu, adanya daerah-wilayah di Republik Indonesia ini, di mana para pejabat legislatif yang beragama Islam membuat kesepakatan untuk menggolkan suatu Perda (Peraturan Daerah) yang diinspirasi ajaran agamanya, yakni Syariat Islam terkait pengelolaan wilayah,(seperti menolak perjudian, pelacuran, korupsi, dan kemasiatan lain sesuai tuntunan agama yang dipeluknya). Mereka menggunakan mekanisme yang sudah sejalan dengan proses pembuatan sebuah perda, termasuk, tentu saja rapat-rapat di DPRD dengan pihak lain, lalu mereka berhasil menggolkan Perda tersebut.
Apa yang salah dengan Perda seperti itu? Sebuah acara “Nurcholis Madjid Memorial Lecture III” yang digelar di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/09), mengundang Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, untuk menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Politik Identitas dan Masa Depan Plularisme di Indonesia.” Dalam orasinya, Syafii Maarif yang dikenal sebagai kontributor liberalisme menyinggung soal gerakan-gerakan Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kerap mengampanyekan penegakan syari’at Islam dan khilafah Islamiyah. Syafii menyatakan, “sikap MMI yang menyatakan bahwa penolakan syari’at Islam secara konsititusional termasuk kategori kafir, fasik, dan zalim, adalah pernyataan yang berbahaya bagi pluralisme. Kalau beragama secara hitam putih, mungkin lebih baik saya jadi atheis saja,” tegasnya. Dengan menggunakan retorika agitatif, Maarif menganggap bahwa tuntutan formalisasi syari’at Islam sebagai beragama hitam putih. Lalu menuduh Majelis Mujahidin (MM) sebagai kelompok takfir (mengafirkan mereka yang menolak formalisasi syari’at Islam). Sekalipun Syafii Maarif tidak akan dapat membuktikan tuduhannya terhadap MM, karena itu bukan sikap MM, tetapi lontaran keji itu sudah menyebar bagai virus yang melahirkan trauma ukhuwah Islamiyah. Majelis Mujahidin tidak pernah merasa paling benar, apalagi mengafirkan Muslim lainnya.
Tetapi tidak membenarkan yang benar adalah kesalahan. Dan tidak mengatakan kafir terhadap mereka yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya, adalah kekafiran juga. Maka sikap MM dalam hal ini sesuai dengan sikap Islam, sebagaimana firman Allah:
“Siapa saja yang tidak berhukum pada hukum Allah adalah kafir, fasik, dan zalim.” (Qs. Al-Maidah, 5: 44, 45, 47).
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Syafii Maarif yang tercatat sebagai anggota dari “Trilateral Commission” sebuah lembaga yang berada di bawah kendali Zionis, memang dikenal sebagai orang yang berada dalam gerbong para penolak formalisasi syariat Islam. Dalam diskusi yang banyak dihadiri para aktivis liberal itu, Syafii dengan kalimat nyinyir mengatakan, “Kalau kita ingin melaksanakan syariat Islam secara utuh itu akan sulit hidup dimana saja. Harusnya kita pakai saja ayat fattaqullah mastatha’tum , bertakwalah kepada Allah semampumu,”ucapnya.
Dengan bangga, Syafii bernostalgia, dulu pada tahun 70-an sebelum dirinya berangkat ke Chicago, Amerika Serikat, dirinya adalah orang yang sangat anti-terhadap Pancasila. “Tetapi setelah dicuci otak oleh Fazlul Rahman (Profesor di Chicago) saya berubah,” ujarnya sambil terkekeh. Syafii mengaku dirinya sedih melihat kondisi bangsa ini, dimana pemerintah tidak serius dalam mengelola negara. Ia juga sedih melihat kelakuan umat Islam yang anti terhadap pluralisme dan berupaya memaksakan kehendak terhadap minoritas. “Kalau tidak sedikit paham Al-Qur’an, mungkin saya malas jadi orang Islam” tandas Syafii. Dalam pandangan Syafii, formalisasi syari’ah Islam menunjukkan prilaku beragama hitam putih.
Untuk melemahkan tuntutan penegakan syariat Islam, Syafii melakukan manipulasi sejarah, dan menggiring pemahaman Islam ke arah paham sesat dan menyesatkan. Belum lama ini Haedar Nasir menulis buku dan dibedah bersama Syafii Maarif, untuk menghantam Islam syari’at di Indonesia. “Gerakan syari’at berangkat dari daerah-daerah menuju ke pusat. Gerakan ini mengganggu gerakan islam liberal, karena itu gerakan islam moderat perlu mengantisipasi.”
Apa yang hendak diantisipaisi dari perjuangan Syari’at Islam?
Apakah mereka punya kitab suci dan nabi yang mengajarkan penolakan terhadap syari’ah Islam?
Nabi Allah yang mana yang mendakwahkan Islam tanpa menegakkan syari’ah Allah?
Sikap mereka dan yang sepaham dengannya, merupakan cermin dari tokoh-tokoh munafiq di zaman Nabi, pewaris dari sikap tokoh munafiq Ubay bin Salul.

Wallahu a’lam bis shawab!
(Ukasyah/ arrahmah.com )

Sunday, October 16, 2011

Puisi Pembelajaran

Bila rindu nikmati rindu..hadirkan itu dlm sholatmu..krna itu suatu anugerah yg memberi hidupmu

Temukan cinta itu dlm sujud dan jihadmu

Krna cinta tertinggi adalah pengorbanan
... jgn kau terapkan pd sang Adam
Krna cinta tertinggi adalah pengorbanan
seharusnya sama kau terapkan pada yg memberi kehidupan.


Karena tak smua org dikabulkan.
Walaupun itu ingini mu.

Krna kamu dlm takdir itu.

MENDENGAR DAN TIDAK

MENDENGAR DAN TIDAK 2:93 Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu ...